MOROWALI – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Morowali belum memberikan rekomendasi terhadap pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 2009, untuk desa Mohoni di Kecamatan Petasia, oleh karena desa tersebut hingga saat ini terbilang belum memasukan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD tahun 2008.
Kabid Pemdes BPMD Morowali Drs Ichwan B mengatakan, sebelumnya memang Kepala desa (Kades) Mohoni melalui salah seorang perangkatnya telah memberikan LPJ tersebut, namun mendapatkan penolakan, karena sebagian besar item program yang dicantumkan dalam realisasi penganggaran terlihat rancu dan tidak konek. Ichwan membeberkan, salah satu item kegiatan seperti mobiler pembuatan meja kantor misalnya, di laporan realisasi dilakukan untuk 6 buah meja, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan kwitansi LPJ akhir yang hanya mencantum 2 buah meja. Hal ini justru mengundang pertanyaan terhadap pengalokasian dana tersebut.
Makanya kata dia, untuk mengecek langsung keabsahan, apakah memang benar program itu sudah direalisasikan dengan baik atau tidak, maka pihak BPMD akan mengkoordinasikan temuan mereka itu, kepada pihak Inspektorat. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Inspektorat, untuk menyelesaikan beberapa kejanggalan yang kami temukan dalam LPJ tahun sebelumnya,” tandasnya.
Dirinya juga memberikan kepastian, bahwa pihak BPMD sendiri tidak pernah berniat, apalagi dengan sengaja berupaya untuk menghalangi proses pencairan ADD 2009 di desa Mohoni. Karena menurutnya, aturan yang memberikan penegasan, bahwa proses pencairan bisa dilakukan jika memang LPJ tahun sebelumnya sudah dimasukan dan mampu dipertanggungjawabkan. “Seluruh desa lain di kabupaten Morowali ADD-nya sudah dicairkan, karena telah memenuhi persyaratan untuk itu. “ADD desa Mohoni tetap akan cairkan, jika memang LPJ tahun sebelumnya sudah bisa dimasukan dan dipertanggungjawabkan,” jelas Ichwan.
Secara terpisah, salah seorang warga desa Mohoni, Toni yang ditemui Radar Sulteng di kantor Bupati, menyayangkan karena belum cairnya ADD tahun 2009. Dirinya bahkan memberikan kritikan kepada Kades yang dianggap tidak transparan dalam menyelesaikan LPJ realisasi pencapaian ADD tahun sebelumnya.
Padahal katanya, ADD tahun ini sebagian besar dipersiapkan untuk menalangi penyelesaian program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak, seperti halnya pembenahan PDAM, perbaikan pemeliharaan pasar tua, pembuatan gorong-gorong termasuk perbaikan papan profil desa. “Pada prinsipnya, kami mendukung penuh, jika memang pihak Inspektorat sebagai liding sektor yang paling berkompeten nantinya, dapat turun langsung meninjau di lapangan bagi penyelesaian realisasi program ADD tersebut, sehingga bisa diketahui dengan jelas, apakah memang didalamnya terjadi penyimpangan penggunaan dana ADD tahun sebelumnya atau tidak,” jelas Toni.
Dikutip dari : radarsulteng.com
Morijogja's Blog 